Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2012
Gambar
LINK_PENTINK Kemdiknas                             Dinas Pendidikan DKI Jakarta Pusat Kurikulum & Perbukuan ThinkQuest
HASIL UJI KOMPETENSI AWAL (UKA) SERTIFIKASI GURU 2012 Kabupaten Kuningan Kabupaten Ciamis Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Garut Jakarta Selatan Kabupaten Bogor
Gambar
PEMANFAATAN INTERNET DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN (Tulisan Kedua) D engan membaca dan memahami tulisan sebelumnya, setidaknya sedikit terbuka wawasan pemikiran kita mengenai apa itu internet; khususnya jika dikaji dari sudut kemanfaatan atau kemudaratannya. Jadi, kebaikan atau keburukan akibat dari penggunaan internet adalah tergantung dari kebijaksanaan penggunanya dalam memilih dan memilah mana yang mendatangkan manfaat atau mana yang mendatangkan mudarat bagi dirinya. Untuk dapat menjalankan fungsinya dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal berupaya untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan segala potensi yang ada demi terciptanya iklim pendidikan yang berkualitas. Salah satu diantaranya adalah dengan pemanfaatan media teknologi informasi (internet) dalam kegiatan pembelajaran. Pemanfaatan internet dalam kegiatan pembelajaran selain sebagai salah satu inovasi di bidang pendidikan yang menyesuaikan dengan kemajuan za
Materi Pelajaran PKn Kelas IV LEMBAGA TINGGI NEGARA                                                                                     I.           MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT (MPR) Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden . Masa jabatan anggota MPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara. Tugas dan wewenang MPR (sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 hasil amendemen): mengubah dan menetapkan undang